Dokumen Hukum
PERATURAN ESELON 1
Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban
PERJANJIAN KERJASAMA
Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Sinergi Advokasi Pemenuhan Hak Restitusi dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana
BUKU HUKUM
AUDIT KUHAP : Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia
LAPORAN
Laporan Penelitian Needs Assesment Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
HIMPUNAN
Policy Paper Peraturan Pemerintah tentang Sumber, Peruntukan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban
KEPPRES
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023
PERATURAN WALIKOTA
Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
MOU
Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Disabilitas dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Penyandang Disabilitas
Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Pelapor, Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan Ahli dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nota Kesepahaman Bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak, Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Kesinergisan dalam Pengembangan Whistleblowing System dan Perlindungan Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan/atau Ahli dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Putusan Sengketa Tata Usaha Negara antara Mala, Ade Maulina, Fitriyah, Halimah, Novita Yani, Siska Aulia Rahma, Siti Maemunah Waroh dan Eka Purbawati dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia
