Dokumen Hukum
BUKU HUKUM
Seri 3 : Laporan Tematik PIdana Mati ICJR. Analisi Putusan dan Praktik Eksekusi Orang - orang yang Dijatuhi Pidana Mati di Indonesia: "Mengingat Mereka yang Telah Terevakuasi"
Panduan Memahami Pidana Bersyarat dalam KUHP : Pedoman Bagi Penegak Hukum
EVALUASI KERANGKA HUKUM : TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN BENTUK EKSPLOITASI LAIN YANG BBERKAITAN
Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat
UU
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
HIMPUNAN
Himpunan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2023
PERLPSK
Regulation of the Witness and Victim Protection Agency of The Republic of Indonesia Number 1 Year 2023 on Rights Fulfillment for Victims of Terrorism Crime
MOU
Nota Kesepahaman Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tentang Mekanisme Respon Cepat untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Paritrana Bagi Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Rumah Aman
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
PERJANJIAN KERJASAMA
Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Saksi, Pelapor, Saksi Pelaku dan/atau Ahli di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
