Dokumen Hukum
BUKU HUKUM
Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional
Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia
PERATURAN ESELON 1
Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Asesmen Program Rehabilitasi Psikososial Bagi Petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Paritrana Bagi Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Antikorupsi
Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Individu (Individual Development Plan) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Magang atau Praktik Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PERJANJIAN KERJASAMA
Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Sinergi Advokasi Pemenuhan Hak Restitusi dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana
AUDIT KUHAP : Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia
LAPORAN
Laporan Penelitian Needs Assesment Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
HIMPUNAN
Policy Paper Peraturan Pemerintah tentang Sumber, Peruntukan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban
