Dokumen Hukum
Reformasi Sistem Perlindungan Korban Integrasi LPSK, Kemenkes, BPJS, dan PEMDA dalam Rencana Aksi Nasional
KEPUTUSAN KETUA LPSK
Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Anti Korupsi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Kesaksian Edisi I Tahun 2025
PERPRES
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
PERLPSK
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Satu Data Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PERATURAN ESELON 1
Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Permohonan dan Pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Kepada Korban Tindak Pidana
PARTISIPASI PUBLIK/KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT
Laporan Pelaksanaan FGD Renstra LPSK 2025-2029
KAJIAN HUKUM/HASIL PENELITIAN HUKUM
Laporan Rancangan Awal Renstra LPSK 2025-2029
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan
MOU
Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan International Women University
BUKU HUKUM
Hukum Pidana Jilid 2
