Dokumen Hukum
PERATURAN DAERAH KOTA
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemulihan Hak Anak
HIMPUNAN
Himpunan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2021
KEPPRES
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2022
PP
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
PERLPSK
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PERPRES
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
PERATURAN ESELON 1
Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan dengan Tujuan Negara Hukum dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia
