Dokumen Hukum
LAPORAN
Diskusi Satu Data Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
RANCANGAN
Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia tentang Satu Data Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
Reformulasi Kedudukan dan Model Ideal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Perspektif Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK)
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Putusan Pengadilan Negeri Mataram tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi
Jaminan Perlindungan Saksi dan Korban: Penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Studi Tiru Model Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Konsep Justice Safety Net
Posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Tujuan Hukum
Penembakan Di Tangerang Perlindungan Menyeluruh bagi Saksi dan Korban
Temui Korban Penyiraman Air Keras Ketua LPSK Pastikan Negara Hadir
PP
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku
Kesaksian Edisi I Tahun 2025
Reformasi Sistem Perlindungan Korban Integrasi LPSK, Kemenkes, BPJS, dan PEMDA dalam Rencana Aksi Nasional
KEPUTUSAN KETUA LPSK
Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Anti Korupsi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PERPRES
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
PERLPSK
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Satu Data Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
