Dokumen Hukum
PUTUSAN PENGADILAN MILITER
Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 43-K/PM.I-02/AD/IV/2025 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 42-K/PM.I-02/AD/IV/2025 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Putusan Pengadilan Negeri Mataram tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi
PP
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Temui Korban Penyiraman Air Keras Ketua LPSK Pastikan Negara Hadir
Penembakan Di Tangerang Perlindungan Menyeluruh bagi Saksi dan Korban
Posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Tujuan Hukum
Jaminan Perlindungan Saksi dan Korban: Penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Studi Tiru Model Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Konsep Justice Safety Net
Kesaksian Edisi I Tahun 2025
Reformulasi Kedudukan dan Model Ideal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Perspektif Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK)
Reformasi Sistem Perlindungan Korban Integrasi LPSK, Kemenkes, BPJS, dan PEMDA dalam Rencana Aksi Nasional
KEPUTUSAN KETUA LPSK
Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Anti Korupsi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PERATURAN ESELON 1
Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Permohonan dan Pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Kepada Korban Tindak Pidana
